Bandung, 28 Agustus 2025. Hunian layak bukan hanya soal tempat tinggal, tapi juga tentang keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan bagi masyarakat. Inilah yang menjadi komitmen Asosiasi Developer Properti Syariah dalam setiap langkahnya. ADPS menghadiri undangan The HUD Institute di Bandung yang juga dihadiri oleh Bapak Maruar Sirait selaku Menteri PKP, pejabat pemerintah, serta para pimpinan asosiasi properti nasional.
Dalam kesempatan itu, Menteri PKP menekankan pentingnya peran pengembang yang tidak hanya profesional, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial. Ia mengingatkan agar pengembang rumah subsidi tidak membodohi rakyat, melainkan menghadirkan hunian berkualitas. Pemerintah, dengan dukungan Presiden Prabowo Subianto, telah meningkatkan kuota FLPP hingga 350.000 unit dan mengusulkan target 500.000 unit tahun depan, termasuk program khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
ADPS sebagai asosiasi pengembang properti syariah berkomitmen mendukung program pemerintah tersebut dengan menghadirkan solusi perumahan yang bebas riba, terjangkau, dan berkualitas. Melalui kehadiran di forum ini, ADPS juga siap berkolaborasi, memberikan masukan, serta mendorong terciptanya ekosistem properti yang lebih sehat dan berlandaskan prinsip syariah demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.